Indramayutrust.com – Sejumlah mantan Buruh Migran Perempuan asal Indramayu yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Indramayu, mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Indramayu.
Kunjungan tersebut untuk mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam hal memberikan perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Indramayu.
Mereka ditemui langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Drs. H. Wahidin, MM dengan didampingi Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Kabid Pemberdayaan Perempuan.
Dalam kesempatan itu, Plt. Kadis Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pemaparan tentang program-program yang sudah dikerjakan oleh lembaganya, namun Kadis lebih memberi waktu kepada mantan Buruh Migran untuk menyampaikan saran dan masukan kepada Dinas P3A.
Koordinator Tim Audensi SBMI Indramayu, Huki Zaenah dan juga mantan Buruh Migran Taiwan mengungkapkan bahwa selama di tahun 2016 SBMI Indramayu mencatat ada 50 kasus buruh migran dan dari 51 kasus tersebut 80% nya menimpa buruh migran perempuan asal Indramayu.
“Melihat dari data tersebut artinya perempuan asal Indramayu yang bekerja sebagai TKI sangat rentan mengalami masalah,” ungkapnya, Rabu (24/05).
Pihaknya berharap, agar lebih di tingkatkan lagi program-program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyikapi pemasalahan yang menimpa perempuan asal Indramayu dan agar dapat diminimalisir.
Dalam audensi tersebut, SBMI Indramayu menyampaikan beberapa poin masukan ke DP3A, diantaranya, sosialisasi pencegahan TPPO harus diperluas samapai di tingkat desa-desa.
Selain itu, peningkatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan diperbanyak dan jangan hanya menunggu program dari pemerintah pusat saja, namun harus dianggarkan di APBD Kabupaten Indramayu.
“Dibangunnya rumah singgah untuk anak TKI,” harapnya.
Terpisah, ketua SBMI Indramayu, Juwarih menyampaikan, selama ini Kabupaten Indramayu selalu di jadikan daerah pilot projek oleh pemerintah pusat.
“Program-program dari pemerintah pusat maupun dari NGO di Indramayu, akan tetapi pada pelaksanaannya hanya sekedar dijalankan saja, asal-asalan, dari program tersebut agar anggaran dari program tersebut terserap habis,” tegasnya.
Dikatakannya, setelah program tersebut selesai maka perlahan lahan kegiatannya pun tidak berjalan, dan hanya tersisa namanya saja.
“Sebagai contoh Pokja Bina Keluarga TKI di Kabupaten Indramayu sebagai pilot projek program dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak,” pungkasnya. (Didi)
Komentar